alt

pa-tbkarimun.go.id—Banyaknya kasus amoral dari Hakim serta Aparatur Peradilan yang akhir-akhir ini mengemuka di media, seperti perjinahan, narkoba dan korupsi, membuat pimpinan Mahkamah Agung geram, padahal system pengawasan internal sudah semakin ditata dengan baik bahkan setahun yang lalu Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 7, 8 dan 9 tahun 2016 yang mengatur tentang Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Lingkungan Peradilan.

Meski Perma tersebut sudah berjalan selama setahun tapi dalam kurun waktu yang sama Prilaku Oknum Hakim dan Aparatur lainnya masih banyak yang melanggar ketentuan tersebut, untuk itu Ketua Mahkamah Agung mengambil inisiatif untuk mengeluarkan nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 terhadap Hakim dan seluruh Pegawai Peradilan, dimana maklumat tersebut harus disosialisasikan secara berkala oleh Pimpinan di seluruh tingkat Peradilan.

Di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sendiri sosialisasi makluat tersebut sudah dilaksanakan untuk yang pertama kalinya pada hari Senin 25 September 2017 kemarin. Bertempat di ruang sidang kedua acara sosialisasi tersebut di Pimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Drs. Kiagus Ishak ZA dan  dihadiri oleh seluruh Hakim dan juga Pegawai Negeri Sipil, acara tersebut berlangsung dari pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB.

Mekanisme pelaksanaan acara sosialisasi tersebut terbagi menjadi dua sesi yakni yang pertama adalah pemaparan materi dari Ketua dan kedua adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Banyak hal yang dipaparkan oleh KPA mengenai Sosialisasi Maklumat tersebut, seperti materi mengenai Perma No 7,8 dan 9 tahun 2016, Kode Etik Hakim, hingga Filsafat Moral.

alt

Dalam pembahasannya KPA menilai perilaku amoral Hakim dan Aparatur Peradilan lainnya diakibatkan karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang sudah didapatkan “Meski gaji sudah besar kalau tidak ada rasa syukur maka akan terus merasa kekurangan” jelasnya. Selain itu faktor keluarga juga mempengaruhi prilaku amoral tersebut “hal itu dikarenakan banyak Hakm dan juga PNS yang jauh dari keluarga sehingga sulit untuk menahan godaan dari luar”. Imbuhnya menambahkan.

Dalam kesempatan ini pula KPA berpesan untuk tidak mencari kesempatan dalam jabatan “Jangan sampai mencari sampingan dari jabatan yang kita emban” tegas beliau. Selain itu beliau juga berpesan untuk sama-sama menjaga Indepedensi Peradilan “kita harus menjaga netralitas Peradilan jangan sampai dipengaruhi institusi lain baik eksekutif ataupun legislative”. Ucap beliau. (denanggia)

{jcomments on}