Oleh: Ifdal Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas IA

Abstrak

Pada satu sisi kelompok Islam menginginkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, bernuansa syar’iah, setidaknya bagi umat Islam, karena problem masyarakat selama ini cendrung disebabkan oleh melemahnya komitmen keagamaan dan tidak tegaknya syari’at. Pada sisi lain kelompok sekuler dan non muslim tidak menginginkan adanya intervensi agama ke dalam negara. Kontroversi ini tetap muncul di zaman otonomi daerah, dengan munculnya keinginan untuk menerapkan Perda Syari’ah di beberapa daerah yang berbasis Islam.

Akar Kontroversial di atas berawal dari beberapa masalah berikut: Perbedaan Pandangan dalam Melihat Islam, Problem Sumber Hukum, Studi Hukum Islam yang Bersifat Teoritis, Kontroversi Kelompok Agamis dan Nasionalis, Kontroversi Muslim dan non Muslim.

Kontroversi ini agaknya akan terus berlanjut bila tidak dilakukan kompromi-kompromi politik atau kembali ke prinsip demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai universal. Di samping itu dapat juga dieliminir akar persoalan yang menjadi penyebab kontroversi ini.

A. Pendahuluan

Di zaman Orde Baru dalam berbagai kesempatan Presiden Soeharto sering mengatakan bahwa Indonesia bukan Negara agama dan bukan pula Negara sekuler. Pernnyataan ini nampaknya ingin menunjukkan pada satu sisi agar tidak terjadi dominasi agama dan pada sisi lain agama juga tidak dapat diabaikan. Namun karena dominasi kekuasaan sangat kuat tidak muncul reaksi politik yang bernuansa agama, kalau toh muncul langsung dipotong oleh kekuasaan. Indikator yang cukup menentukan terhadap hal ini adalah munculnya kebijakan pemerintah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, atau dikenal juga dengan asas tunggal. Semua organisasi, baik ormas kegamaan maupun ormas non keagamaan menjadi merubah asasnya dengan Pancasila kalau ingin tetap diakui keberadaannya di bumi pertiwi ini.

Semenjak tumbangnya Orde Baru dan munculnya Orde Reformasi kebijakan pemerintah tentang asas tunggal berubah. Ormas-ormas atau organisasi apapun mendapat angin segar untuk bernafas, sehingga tidak lagi semua organisasi berasaskan Pancasila. Banyak organisasi yang kembali ke khittahnya semula. Ormas-ormas Islam mengembalikan asasnya kepada Islam. Ormas Islam yang dulunya bergerak di bawah tanah, karena tidak mau menerima asas tunggal, kembali hidup bebas di udara Republik Indonesia.

Seirima dengan bertiupnya angin segar di bawah bendera reformasi, muncul pula keinginan bagi sebagian kalangan yang peduli pada komitmen keislaman agar Islam betul-betul eksis, baik secara normatif maupun kultural. Untuk mencapai hal ini menurut mereka harus dimulai melalui politik kekuasaan. Keinginan ini terlihat dari kemunculan berbagai partai Islam. Di samping itu di daerah-daerah yang memiliki basis keislaman yang kuat muncul pula keinginan untuk menerapkan ajaran Islam secara holistik. Aceh, umpamanya, menuntut diberlakukannya Undang-Undang Otonomi khusus sebagai daerah Istimewa dan sebagai daerah yang memiliki budaya Islam yang sangat kental, yang terkenal dengan serambi Mekah. Begitu juga daerah-daerah lain seperti Sumatera Barat, Banten, Bulukumba, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain sebagainya. Sehingga akhirnya gagasan ini menjadi perdebatan yang sangat kuat di kalangan Anggota DPR untuk mengakui keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Syar'iah. Sampai saat ini belum terjadi kata sepakat di antara mereka, hal ini dipengaruhi oleh politik hukum nasional.


selengkapnya, klik disini


{jcomments on}