Tujuh program prioritas pembaruan peradilan agama : penyelesaian perkara, manajemen SDM, pengelolaan website, pelayanan publik dan meja informasi, implementasi SIADPA, pengawasan dan “justice for all” | 8 Area Perubahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi : 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja, 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, 3. Penataan dan Penguatan Organisasi, 4. Penataan Tatalaksana, 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6. Penguatan Pengawasan, 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETUA

PANITERA & SEKRETARIS
VALIDASI AMAR PUTUSAN PA

BMN


 



PENGADAAN BARANG & JASA

JUMLAH PENGUNJUNG
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini1100
mod_vvisit_counterKemarin2985
mod_vvisit_counterMinggu Ini5874
mod_vvisit_counterMinggu Lalu14182
mod_vvisit_counterBulan Ini40781
mod_vvisit_counterBulan Lalu63804
mod_vvisit_counterTotal1085420

Online (20 minutes ago): 32
Your IP: 54.198.134.32
,
Now is: 2017-11-21 11:21


                    

postheadericon :: Fokus ::

postheadericon :: Seputar PTA Pekanbaru::

 

Daftar Alamat Email PTA Pekanbaru 

NO

BAGIAN

EM@IL

  1.

  INFORMASI KANTOR

  info@pta-pekanbaru.go.id

  2.

  UMUM

  umum@pta-pekanbaru.go.id

  3.

  KEPEGAWAIAN

  kepegawaian@pta-pekanbaru.go.id

  4.

  KEUANGAN

  keuangan@pta-pekanbaru.go.id

  5.

  KEPANITERAAN

  kepaniteraan@pta-pekanbaru.go.id

  6.

  PERENCANAAN

  perencanaan@pta-pekanbaru.go.id

  7.

  BERITA WEBSITE

  redaksi@pta-pekanbaru.go.id

  8.

  PENGADUAN

  pengaduan@pta-pekanbaru.go.id

  9.

  KORWIL BMN

  korwilbmn@pta-pekanbaru.go.id

 

 

   

postheadericon KONTROVERSI SEPUTAR PERDA SYARI'AH (4/10)

Oleh: Ifdal Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas IA

Abstrak

Pada satu sisi kelompok Islam menginginkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, bernuansa syar’iah, setidaknya bagi umat Islam, karena problem masyarakat selama ini cendrung disebabkan oleh melemahnya komitmen keagamaan dan tidak tegaknya syari’at. Pada sisi lain kelompok sekuler dan non muslim tidak menginginkan adanya intervensi agama ke dalam negara. Kontroversi ini tetap muncul di zaman otonomi daerah, dengan munculnya keinginan untuk menerapkan Perda Syari’ah di beberapa daerah yang berbasis Islam.

Akar Kontroversial di atas berawal dari beberapa masalah berikut: Perbedaan Pandangan dalam Melihat Islam, Problem Sumber Hukum, Studi Hukum Islam yang Bersifat Teoritis, Kontroversi Kelompok Agamis dan Nasionalis, Kontroversi Muslim dan non Muslim.

Kontroversi ini agaknya akan terus berlanjut bila tidak dilakukan kompromi-kompromi politik atau kembali ke prinsip demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai universal. Di samping itu dapat juga dieliminir akar persoalan yang menjadi penyebab kontroversi ini.

A. Pendahuluan

Di zaman Orde Baru dalam berbagai kesempatan Presiden Soeharto sering mengatakan bahwa Indonesia bukan Negara agama dan bukan pula Negara sekuler. Pernnyataan ini nampaknya ingin menunjukkan pada satu sisi agar tidak terjadi dominasi agama dan pada sisi lain agama juga tidak dapat diabaikan. Namun karena dominasi kekuasaan sangat kuat tidak muncul reaksi politik yang bernuansa agama, kalau toh muncul langsung dipotong oleh kekuasaan. Indikator yang cukup menentukan terhadap hal ini adalah munculnya kebijakan pemerintah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, atau dikenal juga dengan asas tunggal. Semua organisasi, baik ormas kegamaan maupun ormas non keagamaan menjadi merubah asasnya dengan Pancasila kalau ingin tetap diakui keberadaannya di bumi pertiwi ini.

Semenjak tumbangnya Orde Baru dan munculnya Orde Reformasi kebijakan pemerintah tentang asas tunggal berubah. Ormas-ormas atau organisasi apapun mendapat angin segar untuk bernafas, sehingga tidak lagi semua organisasi berasaskan Pancasila. Banyak organisasi yang kembali ke khittahnya semula. Ormas-ormas Islam mengembalikan asasnya kepada Islam. Ormas Islam yang dulunya bergerak di bawah tanah, karena tidak mau menerima asas tunggal, kembali hidup bebas di udara Republik Indonesia.

Seirima dengan bertiupnya angin segar di bawah bendera reformasi, muncul pula keinginan bagi sebagian kalangan yang peduli pada komitmen keislaman agar Islam betul-betul eksis, baik secara normatif maupun kultural. Untuk mencapai hal ini menurut mereka harus dimulai melalui politik kekuasaan. Keinginan ini terlihat dari kemunculan berbagai partai Islam. Di samping itu di daerah-daerah yang memiliki basis keislaman yang kuat muncul pula keinginan untuk menerapkan ajaran Islam secara holistik. Aceh, umpamanya, menuntut diberlakukannya Undang-Undang Otonomi khusus sebagai daerah Istimewa dan sebagai daerah yang memiliki budaya Islam yang sangat kental, yang terkenal dengan serambi Mekah. Begitu juga daerah-daerah lain seperti Sumatera Barat, Banten, Bulukumba, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain sebagainya. Sehingga akhirnya gagasan ini menjadi perdebatan yang sangat kuat di kalangan Anggota DPR untuk mengakui keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Syar'iah. Sampai saat ini belum terjadi kata sepakat di antara mereka, hal ini dipengaruhi oleh politik hukum nasional.


selengkapnya, klik disini


Terakhir Diperbaharui (Rabu, 04 Oktober 2017 15:39)

 

Tulis Komentar Disini

Security code
Refresh

postheadericon GRAFIK PERKARA BANDING PTA PEKANBARU BULAN SEPTEMBER 2017

postheadericon UCAPAN DUKA CITA

WAKIL KETUA

HAKIM & PEGAWAI
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
TANGGAL HIJRIAH

ATURAN PRILAKU

PILIH BAHASA


PENCARIAN
LINK

 
 
 
 
 

Lihat Index Berita
---------------------->

PENGUMUMAN LELANG

LINK OPEN MAIL PTA

PETA PTA PEKANBARU

YAH00 MASSENGER

Admin

 

Redaksi

JADWAL SHOLAT