Tujuh program prioritas pembaruan peradilan agama : penyelesaian perkara, manajemen SDM, pengelolaan website, pelayanan publik dan meja informasi, implementasi SIADPA, pengawasan dan “justice for all” | 8 Area Perubahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi : 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja, 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, 3. Penataan dan Penguatan Organisasi, 4. Penataan Tatalaksana, 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6. Penguatan Pengawasan, 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETUA

PANITERA & SEKRETARIS
VALIDASI AMAR PUTUSAN PA

BMN


 



PENGADAAN BARANG & JASA

JUMLAH PENGUNJUNG
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini1087
mod_vvisit_counterKemarin2985
mod_vvisit_counterMinggu Ini5861
mod_vvisit_counterMinggu Lalu14182
mod_vvisit_counterBulan Ini40768
mod_vvisit_counterBulan Lalu63804
mod_vvisit_counterTotal1085407

Online (20 minutes ago): 37
Your IP: 54.198.134.32
,
Now is: 2017-11-21 11:10


                    

postheadericon :: Fokus ::

postheadericon :: Seputar PTA Pekanbaru::

 

postheadericon RAPAT PIMPINAN PTA PEKANBARU BESERTA PEJABAT STRUKTURAL, ASKOR DAN SEKRETARIS ASKOR PTA PEKANBARU

Pekanbaru||www.pta-pekanbaru.go.id

alt

Dengan keluarnya maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH Nomor 01/MAKLUMAT-KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya tanggal 11 September 2017, untuk menindaklanjuti himbauan tersebut pimpinan PTA Pekanbaru melaksanakan rapat terbatas dengnan Pejabat Struktural, Askor dan Sekretaris Askor PTA Pekanbaru. Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, 13 September 2017 di Ruang pimpinan Rapat PTA Pekanbaru.

alt

Dari rapat yang dilaksankan, ada beberapa hal yang disampaikan pimpinan PTA Pekanbaru berkaitan dengan Maklumat tersebut yang perlu dibenahi sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi hal-hal dan prilaku yang menyimpang yang menyebabkan jatuhnya citra dan wibawa lembaga peradilan dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru antara lain:

1.Melaksanakan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan BADAN peradilan yang berada dibawahnya.
2.Melaksanakan Perma Nomor 8 Tahaun 2016 tentang Pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3.Melaksanakan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4.Melaksanakan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 2/SKB/P.KY/IV/2009  tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
5.Untuk menyikapi maklumat dari Ketua Mahkamah Agung, maka perlu memperhatikan aspek-aspek non teknis dan aspek teknis yang masih memerlukan perhatian/ pembenahan dan penataan antara lain : aspek kepemimpinan strategi dan kebijakan, aspek pelayanan kepada pencari keadilan di PA, aspek dokumentasi peradilan, aspek manajemen SDM/ kepegawaian, aspek manajemen sumber daya lainnya, aspek manajemen keuangan, aspek manajemen T/I (Teknologi Informasi)
6.Setiap atasan wajib memberikan pembinaan kepada bawahannya,  begitu pula setiap personil wajib menjaga diri masing-masing dan mengingatkan kepada yang lainnya, jangan sampai ada celah kesalahan sekecil apapun dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7.Dalam rangka akreditasi penjamin mutu, PTA Pekanbaru sudah menyusun standar pelayan di PTA Pekanbaru dan akan diedarkan ke tiap PA diwilayah hukum PTA Pekanbaru, dengan demikian diharapkan pelayanan publik dapat terpenuhi secara maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.
8.Standar pelayanan merupakan induk dari SOP, dan SOP merupakan standar pelayanan/ kinerja yang lengkap dan terperinci.
9.Dalam penerapan manajemen TI perlu melibatkan Askor Pengawas sebagai penanggung jawab wilayah masing-masing sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk mengontrol dan mengawasi daerah yang merupakan tanggung jawabnya.
10.Meskipun penyerapan anggaran yang tinggi di PA, tetapi penggunaannya harus tepat sasaran, oleh sebab itu perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pelaksanaannya.
11.Menyangkut kode etik hakim dan panitera/ panitera pengganti, nantinya akan dikeluarkan instruksi Ketua PTA Pekanbaru terhadap Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti diwilayah hukum PTA Pekanbaru, begitu juga mengenai tata tertib pegawai.
12.Pada poin 3 maklumat Ketua Mahkamah Agung perlu untuik dilakukan pengawasan melekat, apabila ada pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dan menyalahi aturan harus ditindak tegas.
13.Memaksimalkan tugas dan fungsi Askor.
14.Melaksanakan pembinaan mental untuk seluruh personil, baik pejabat maupun staf.
15.Membuat surat penegasan kepada PA sewilayah hukum PTA pekanbaru sehubungan dengan maklumat dari Ketua Mahkamah Agung.

Tindaklanjut dari Maklumat tersebut harus disikapi dengan serius, tiap personil baik atasan maupun bawahan harus saling bekerjasama dalam menindaklanjutinya, tidak pernah bosan dalam menegakkan kedisiplinan dalam menjalankan peraturan, sehingga peradilan yang bermartabat, peradilan yang agung dapat terwujud, dan pelayanan terhadap para pencari keadilan dapat terlaksana maksimal. Insya Allah.

 

Tulis Komentar Disini

Security code
Refresh

postheadericon GRAFIK PERKARA BANDING PTA PEKANBARU BULAN SEPTEMBER 2017

postheadericon UCAPAN DUKA CITA

WAKIL KETUA

HAKIM & PEGAWAI
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
TANGGAL HIJRIAH

ATURAN PRILAKU

PILIH BAHASA


PENCARIAN
LINK

 
 
 
 
 

Lihat Index Berita
---------------------->

PENGUMUMAN LELANG

LINK OPEN MAIL PTA

PETA PTA PEKANBARU

YAH00 MASSENGER

Admin

 

Redaksi

JADWAL SHOLAT