Tujuh program prioritas pembaruan peradilan agama : penyelesaian perkara, manajemen SDM, pengelolaan website, pelayanan publik dan meja informasi, implementasi SIADPA, pengawasan dan “justice for all” | 8 Area Perubahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi : 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja, 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, 3. Penataan dan Penguatan Organisasi, 4. Penataan Tatalaksana, 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6. Penguatan Pengawasan, 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETUA

PANITERA & SEKRETARIS
VALIDASI AMAR PUTUSAN PA

BMN


 



PENGADAAN BARANG & JASA

JUMLAH PENGUNJUNG
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini419
mod_vvisit_counterKemarin2001
mod_vvisit_counterMinggu Ini4502
mod_vvisit_counterMinggu Lalu20108
mod_vvisit_counterBulan Ini42828
mod_vvisit_counterBulan Lalu67986
mod_vvisit_counterTotal1020382

Online (20 minutes ago): 21
Your IP: 54.196.72.162
,
Now is: 2017-10-17 07:02


                    

postheadericon :: Fokus ::

postheadericon :: Seputar PTA Pekanbaru::

 

postheadericon PTA PEKANBARU LAKSANAKAN RAKOR BESERTA PIMPINAN PA SEWILAYAH HUKUM PTA PEKANBARU

Pekanbaru||www.pta-pekanbaru.go.id

alt

Senin, 11 September 2017, bertempat di Aula Utama PTA Pekanbaru dilaksanakan acara Rapat Koordinasi PTA Pekanbaru beserta pimpinan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru. Acara dihadiri oleh Hakim Tinggi, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural PTA Pekanbaru, Ketua, Sekretaris dan Panitera PA dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru.

Rapat Koordinasi membahas berbagai hal yang harus menjadi perhatian di Peradilan Agama yang disampaikan oleh Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Alimin Patawari, SH., MH, antara lain : bahwa pimpinan harus selalu memantau tingkah laku seluruh bawahannya, pimpinan tidak boleh bersikap arogan dalam menjalankan fungsinya, hendaklah bersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan jabatan yang diembannya, piminan bertanggung jawab penuh terhadap bawahannya, realisasi DIPA yang masih dibawah 50% agar mempercepat realisasi anggaran yang tepat sasaran sehingga diakhir tahun anggaranterealisasi 100%, temuan-temuan di PA oleh hakim tinggi pembina dan pengawas agar ditindaklanjuti, sehingga pada saat melakukan pembinaan dan pengawasan kembali, tidak lagi ditemukan temuan yang sama dengan sebelumnya.

alt

Dalam rakor juga dibahas mengenai standar pelayan peradilan yang disampaikan oleh Wakil Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. A. Choiri, SH., MH. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada pencari keadilan, setiap satker harus memiliki Standar Pelayanan dan SOP. Demi keseragaman standar pelayanan di wilayah hukum PTA Pekanbaru, maka perlu dirumuskan dan disusun secara bersama dengan menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing Pengadilan Agama. Hal lain yang dibahas yakni antara lain mengenai peradilan ulang, pelaksanaan ikrar talak, mediasi, pemakaian dana sidang keliling, dan penyampaian salinan putusan.

alt

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai akreditasi penjaminan mutu, yang dibuka oleh Hakim Tinggi PTA Pekanbaru Drs. H. Lefni, MH menyampaikan beberapa hal antara lain membacakan tentang penunjukan Tim Akreditasi PTA Pekanbaru. Bahwa yang menjadi prioritas untuk akreditasi adalah pengadilan yang sudah mendapat sertifikat ISO. Dalam hal ini, hakim tinggi harus proaktif dalam pelaksanaan akreditasi ini, karena hakim tinggi yang bertindak melakukan pembinaan dan penilaiannya.

alt

Sosilisasi Akreditasi Penjaminan Mutu disampaikan oleh Ketua PA Pekanbaru Drs. H. Syaifuddin, SH., MH, yang menyampaikan bahwa perubahan sertifikasi ISO menjadi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dikarenakan keterbatasan dana, karena untuk mendapatkan sertifikasi ISO harus melibatkan badan sertifikasi yang akan melakukan audit sertifikasi dan mengeluarkan sertifikasi ISO, untuk melaksankannya diperlukan biaya yang besar. Sedangkan untuk sertifikasi akreditasi penjaminan mutu diaudit oleh tim dari Pengadilan Tinggi Agama dengan mengikuti instrumen-instrumen yang telah ditentukan sebagai standar pemenuhan kelayakan untuk mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaannya relatif ringan. Dalam sosialisasi juga dibahas berbagai hal antara lain mengenai persyaratan sertifikasi, sistem penjaminan mutu dan  dokumen-dokumen sistem akreditasi penjaminan mutu.

alt

Semoga dengan terpenuhinya akreditasi penjaminan mutu, kinerja tiap satker dan pelayanan terhadap para pencari keadilan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. (foto/ hendra)

 

Tulis Komentar Disini

Security code
Refresh

postheadericon GRAFIK PERKARA BANDING PTA PEKANBARU BULAN SEPTEMBER 2017

postheadericon UCAPAN DUKA CITA

WAKIL KETUA

HAKIM & PEGAWAI
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
TANGGAL HIJRIAH

ATURAN PRILAKU

PILIH BAHASA


PENCARIAN
LINK

 
 
 
 
 

BERITA PA SEWILAYAH

Lihat Index Berita
---------------------->

PENGUMUMAN LELANG

LINK OPEN MAIL PTA

PETA PTA PEKANBARU

YAH00 MASSENGER

Admin

 

Redaksi

JADWAL SHOLAT