Tujuh program prioritas pembaruan peradilan agama : penyelesaian perkara, manajemen SDM, pengelolaan website, pelayanan publik dan meja informasi, implementasi SIADPA, pengawasan dan “justice for all” | 8 Area Perubahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi : 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja, 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, 3. Penataan dan Penguatan Organisasi, 4. Penataan Tatalaksana, 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6. Penguatan Pengawasan, 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETUA

PANITERA & SEKRETARIS
VALIDASI AMAR PUTUSAN PA

BMN


 



PENGADAAN BARANG & JASA

JUMLAH PENGUNJUNG
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini1070
mod_vvisit_counterKemarin2398
mod_vvisit_counterMinggu Ini6715
mod_vvisit_counterMinggu Lalu18430
mod_vvisit_counterBulan Ini61543
mod_vvisit_counterBulan Lalu79139
mod_vvisit_counterTotal1480535

Online (20 minutes ago): 24
Your IP: 54.167.196.208
,
Now is: 2018-04-25 13:43


                    

postheadericon :: Fokus ::

postheadericon :: Seputar PTA Pekanbaru::

 

postheadericon PTA PEKANBARU LAKSANAKAN SOSIALISASI PENGISIAN E-LHKPN

Pekanbaru||www.pta-pekanbaru.go.id

alt

Wakil Ketua PTA Pekanbaru Drs. H. Busra, SH., MH sedang memberikan pengarahan terkait dengan e-LHKPN

Bertempat di Aula Utama PTA Pekanbaru, Hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dilaksanakan sosilisasi pengisian e-LHKPN yang diikuti oleh Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Bendahara PTA Pekanbaru.

Acara diawali dengan pengarahan dari Wakil Ketua PTA Pekanbaru Drs. H. Busra, SH., MH, isinya antara lain bahwa pengisisan e-LHKPN berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai Penyelenggara Negara yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti sebelum batas waktu pengisian e-LHKPN  tanggal 31 Maret 2018. Sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Untuk lingkungan PTA Pekanbaru, yang berkewajiban melaporkan LHKPN adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Bendahara. Maksud pelaporan ini adalah untuk memperbaharui data terbaru dari harta kekayaan penyelenggara Negara.

alt

Kepala Bagian Umum dan Keuangan PTA Pekanbaru Syaiful Anwar, SE., MH sedang memandu Penyelenggara Negara PTA Pekanbaru dalam pengisian e-LHKPN dibantu oleh Staf Kepegawaian dan TI Syarif Hidayatullah, ST

 

alt

Para Penyelenggara Negara PTA Pekanbaru sedang melakukan pengisisn e-LHKPN

 

Penyampaian materi langkah pengisian e-LHKPN di pandu oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan PTA Pekanbaru Syaiful Anwar, SE., MH dengan dibantu Staf Sub Bagian Kepegawaian dan TI Syarif Hidayatullah, ST. Dengan sistem pelaporan harta kekayaaan secara elektronik, maka pelaporan dapat terlaksana dengan cepat.

 

Tulis Komentar Disini

Security code
Refresh

postheadericon GRAFIK PERKARA BANDING PTA PEKANBARU BULAN APRIL 2018

postheadericon UCAPAN DUKA CITA

WAKIL KETUA

HAKIM & PEGAWAI
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
TANGGAL HIJRIAH

ATURAN PRILAKU

PILIH BAHASA


PENCARIAN
LINK

 
 
 
 
 

Lihat Index Berita
---------------------->

PENGUMUMAN LELANG

LINK OPEN MAIL PTA

PETA PTA PEKANBARU

YAH00 MASSENGER

Admin

 

Redaksi

JADWAL SHOLAT