KESADARAN HUKUM MASYARAKATTURUT MENENTUKAN PENEGAKAN HUKUM

Natuna I www.pa-natuna.net (28/05)

Kampanye Hukum KPA Natuna, Drs. H. M. ZAKARIA, MH dengan Tema “Membangun Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum”  kembali berlangsung untuk putaran ketiga tepatnya  di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna Kamis (24/05) diikuti sektar 100 orang peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Kepala Desa/Lurah, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Wanita, Karang Taruna, dan Pelajar berlangsung di Gedung Serba Guna Kecamatan Subi.

Tepatnya pukul 06.00 WIB pagi Kamis (24/05) Tim meninggalkan Kecamatan Serasan menuju ke Kecamatan Subi yang beranggotakan 7 orang termasuk dua orang Narasumber terpaksa ngotot mempergunakan speed boat disaat-saat cuaca sedikit kurang bersahabat menempuh perjalanan lebih kurang satu setengah jam padahal lazimnya hanya ditempuh sekitar 50 menit, namun dengan pertolongan Allah, Alhamdulillah Tim tiba selamat di Kecamatan subi pada pukul 7.30 WIB selanjutnya menuju Kantor Camat Subi untuk melaksanakan tugas penyuluhan meskipun salah seorang dari Tim Bagian Hukum Pemda Natuna sedikit mengalami trauma.   

Dalam Kampanye Hukum kali ini KPA dihujat salah satu pertanyaan menggelitik dilontarkan oleh seorang Kades Subi bunyi pernyataanya “Bagaimana status perceraian yang telah dijatuhkan oleh suami diluar sidang PA, padahal mereka telah memenuhi persyaratan talak (ingat hadits Rasulullah salah satu tidak boleh dipermainkan adalah talak), Nah.. sekiranya PA menolak gugatan cerainya, berarti PA menghendaki agar suami isteri tsersebut tetap dapat hidup bersama dan bergaul sebagai suami isteri, seandainya menimbulkan dosa di hadapan Allah,  apakah Hakim PA Natuna bersedia menanggung dosa  suami isteri tersebut?

KPA Natuna  menjawab : “Hakim bukan sekedar corong UU tetapi juga harus menemukan hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat,  oleh karena itu Hakim disamping memegang prinsip bahwa “Perceraian harus dilakukan didepan sidang Pengadilan”, Hakim juga tentu melihat perceraian yang telah dijatuhkan diluar sidang, apakah waktu itu diucapkan dalam keadaan marah atau dalam keadaan tidak sadar atau dibawah ancaman dan paksaan, disaksikan dua orang saksi atau tidak, kalau sekiranya hal itu memang terjadi maka Hakim tinggal meluruskan namun bukan melegalkan perceraian yang pernah dilakukan diluar sidang, tetapi menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memutuskan perceraian, apalagi RUU HMPA merumuskan bahwa perceraian dilakukan bukan didepan sidang pengadilan sebagaimana pernikahan dilakukan tanpa dicatat dihadapan PPN, hanya bersifat pelanggaran (suatu perbuatan yang meresahkan namun dapat menimbulkan kejahatan), asalkan kedua proses itu (nikah dan cerai) dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun sesuai aturan agama,  otomatis menjadi sah, meskipun UU menyebut statemen” tidak mempunyai kekuatan hukum”, kalaupun diberi sanksi hanya hukuman di dunia saja, lain  halnya kalau terjadi kasus nikah mut’ah, kalau tetap dilanjutkan maka hukumannya ganda mendapat hukuman di dunia dan juga di akhirat. Tandasnya.

{jcomments on}