Pagi ini (5/6/2012), Pengadilan Agama Rengat kembali mengadakan kajian hukum rutin yang sudah diagendakan secara mingguan. Adapun tema yang menjadi pokok bahasan adalah persoalan 'VERZET' yang kerap menjadi diskusi leas harian para hakim.

Tampil sebagai pembicara adalah Azizah Dwi Hartani, SHI., MH (Hakim PA Rengat) dan nara sumbar Drs. M. Nasir, MH (Wakil Ketua PA Rengat). Sedangkan yang bertindak sebagai moderator adalah H. Mustaming , S.Sos (Wakil Sekretaris merangkap jurusita pengganti).

Hakim PA Rengat, Azizah Dwi Hartani, SHI., MH memaparkan makalahnya tentang problematika verzet

Dari diskusi ini terungkap bahwa verzet sebagai upaya hukum bagi para pihak yang berkepentingan di pengadilan memiliki kompleksitas persoalan yang selalu menarik untuk didiskusikan.

Secara umum, ada beberapa hal-hal pokok yang diketahui tentang verzet ini, di antaranya (Editor sengaja tampilkan di website ini agar para pihak di wilayah hukum PA Rengat juga mengetahui):

1.    Verzet adalah Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat terhadap putusan verstek.
2.    Verzet diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada Tergugat.
3.    Jika putusan verstek itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, perlawanan boleh diterima hingga hari kedelapan sesudah mendapat teguran (aan maning) untuk melaksanakan putusan atau delapan hari setelah permulaan eksekusi (Pasal 129 ayat (3) HIR dan Pasal 153 ayat (2) R.Bg.)
4.    Dengan adanya verzet, maka kedudukan Tergugat adalah sebagai pelawan dan Penggugat sebagai terlawan.
5.    Dalam pemeriksaan verzet, yang diperiksa adalah gugatan Penggugat, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (lihat S.E.M.A.R.I. Nomor 9 Tahun 1964 tentang putusan verstek).
6.    Verzet diajukan pada Pengadilan Agama yang memutus perkara verstek.
7.    Apabila dalam sidang verzet Penggugat tidak hadir, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan cara kontradiktoir.
8.    Jika Tergugat/ Pelawan yang tidak hadir dalam sidang verzet, maka menurut Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (6) R.Bg., Majelis Hakim untuk kedua kalinya dapat menjatuhkan putusan verstek, dan tuntutan pelawan (verzet) dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Upaya hukum terhadap putusan ini adalah banding.
9.    Upaya hukum bagi Penggugat yang dikalahkan dalam putusan VERSTEK adalah banding, dan bagi Tergugat dapat melakukan bantahannya dalam tingkat banding, tanpa menggunakan lembaga perlawanan (verzet) dalam tingkat pertama (lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 189 HIR dan Pasal 200 R.Bg.).

Di akhir diskusi, para aparat peradilan dianjurkan untuk lebih banyak menelaah literatur yang ada untk lebih memahami teknis-teknis seputar verszet ini lebih jelas.

{jcomments on}