Gambar saat pembukaan dari kiri berurutan; Drs. Syafi’i (WKPA Tanjung Balai Karimun, Drs. H. R. Azli (Camat Kundur), Drs. H. Usman, SH., MH (KPA Tanjung Balai Karimun), Drs. H. Syamsuddin (Kasi Urais Kemenang Kab. Karimun)

Tg. Balai Karimun | www. pa-tbkarimun.net

Kamis pagi pukul 06.15 WIB  tanggal 12 Juli 2012, para penegak hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun bertolak menuju  Kecamatan Kundur,  dengan  menempuh perjalanan laut dan darat sekitar  satu setengah jam untuk sampai ketempat tujuan, mengadakan “Sidang Itsbat Nikah Massal ke  Satu”  yang  dilaksanakan di Gedung pertemuan Balai Sri Gading Kecamatan Kundur, dengan jumlah  perkara yang disidangkan  sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara.

Acara sidang itsbat nikah massal dimulai pukul 09.00 WIB dengan acara seremonial pembukaan yang dipandu oleh Hj. Ela Faiqoh, S. Ag., diawali dengan pembacaan ayat suci Al Qur’an. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh  KPA Tanjung Balai Balai Karimun  Drs. H. Usman, SH., MH.

Mengawali sambutannya beliau mengatakan bahwa “Pelaksanaan  siding itsbat nikah massal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah yuridiksi  Kabupaten Karimun, kegiatan ini terlaksana merupakan wujud kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun  dengan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan dana hibah pemerintah  Kabupaten Karimun  Tahun Anggaran 2012  dan kerjasama tersebut insyaAllah akan terus ditingkatkan dan dilanjutkan pada masa-masa yang akan datang” ungkap  KPA Tanjung Balai Karimun saat memberikan kata sambutan.

Lebih lanjut Drs. H. Usman, SH., MH juga menjelaskan secara rinci yang  berkaitan dengan itsbat nikah,  berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam pengertian nikah di atas terdapat unsur penting yaitu adanya “Ikatan” atau dalam istilah agama biasa disebut “Akad”. Dengan adanya ikatan kesuami-istrian ini akan melahirkan konsekwensi-konsekwensi yang akan mengubah total kehidupan seseorang, dengan lahirnya hak dan kewajiban sebagai akibat terjadinya akad tersebut.

Dengan Nikah akan melahirkan konsekwensi dari beberapa aspek berupa:  
a.Konsekwensi yuridis: bahwa kesuami-istrian (ikatan suami-isteri) atau perkawinan ini merupakan lembaga yang harus diakui oleh hukum sebagaimana harus pula diakui oleh masyarakat, sehingga dijamin keutuhan dan keberlangsungannya dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b.Konsekwensi biologis: bebas berhubungan seksual antar suami dan isteri yang sebelumnya diharamkan, sehingga dengan hubungan seksual itu melahirkan pula hubungan-hubungan lain kaitannya dengan akibat dari hubungan itu berupa anak,dll.
c.Konsekwensi sosial: terbentuknya struktur sosial baik keluarga inti maupun keluarga samping yang melahirkan pranata sosial di dalamnya, sebagai cikal-bakal sebuah masyarakat.
d.Konsekwensi politis: perkawinan dapat berimplikasi pada status kewarganegaraan, indikasi kedewasaan, status marital demografis, dan sebagainya.
e.Konsekwensi ekonomis: perkawinan ini mengakibatkan adanya pernafkahan,  perkongsian  pendapatan/penghasilan, hubungan kewarisan dan sebagainya.

Gambar: terlihat pada  baris kedua para pihak-pihak  dengan seksama  mengikuti pembukaan secara seremonial sidang itsbat nikah missal.

Karena perkawinan itu melahirkan berbagai konsekwensi yang demikian kompleks, yang sekaligus menyatukan tiga dimensi; religius, sosial dan hukum, maka adalah sebuah keniscayaan bahwa perkawinan “harus didokumentasikan secara otentik“.

Berangkat dari pertimbangan itulah maka dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974  dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku” 

Perintah pencatatan yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, jika dilihat secara makro harus dipahami sebagai bentuk dimana Undang-Undang Perkawinan berupaya mengejawahtahkan amanat konstitusi yang menjamin pelakananaan ajaran agama. Bahwa negara bertanggungjawab untuk ikut andil dalam menertibkan sekaligus mengarahkan bagaimana seharusnya sebuah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan agama yang bersangkutan.

Akta yang telah dibuat oleh pejabat yang bersangkutan tentang keterjadian sebuah perkawinan, selanjutnya menjadi bukti yang satu-satunya tentang sebuah peristiwa perkawinan. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan/di luar pengawasan pejabat yang bersangkutan, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan kata lain tidak diakui secara yuridis, dan pelaksananya tidak mendapat jaminan terkait hak-hak yang semestinya diperoleh.

KPA Tanjung Balai Karimun  juga  menjelaskan perbedaan itsbat nikah  massal dengan nikah massal;  itsbat  artinya penetapan,  suatu upaya mensahkan pernikahan yang telah dilangsungkan dengan tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan yang semula tidak diakui secara administratif kenegaraan, dapat menjadi sah dan diakui secara yuridis dan administratif, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut  mendapatkan perlindungan hukum. 

Sementara nikah massal,  pernikahan yang dicatatkan ketika itu dan tidak berlaku surut,  akibatnya anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya  tidak mendapatkan perlindungan hukum.” Ujar  KPA Tanjung Balai menegaskan diakhir sambutannya. 

Camat  Kundur  yang mewakili Bupati Karimun,  membuka acara itsbat nikah tersebut  dalam sambutannya mengatakan “Kami sangat mengapresiasi positif kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun  dengan adanya sidang itsbat nikah massal ini, apalagi  setelah ini masih ada itsbat nikah massal periode ke II. Karena hal ini dapat membantu memenuhi rasa keadilan masyarakat luas khususnya di pedesaan yang jauh dari perkotaan” pungkas camat kundur  mengawali sambutannya.

“kami sangat senang dengan adanya program sidang itsbat nikah massal ini karena sangat membantu warga kami di Kecamatan Kundur, Kundur Utara dan Kundur Barat, selama ini masyarakat kami kesulitan saat membuat Akta Kelahiran Anak, apagi sekarang ini pemerintah  melakukan pendataan penduduk lewat  program pembuatan e-KTP”  tegas camat kundur,

Dengan sidang isbat nikah massal ini, banyak manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, antara lain mudah dalam pembuatan akta kelahiran anak, kejelasan status suami istri, perlindungan terhadap istri, hak waris untuk keturunannya, dan untuk kepastian hukum lainnya, yang intinya pemerintah mengajak masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari kiri ke kanan: Majelis  A/B, Majelis C1, Majelis C2

Lebih lanjut Camat yang mewakili sambutan Bupati  karimun tersebut  menambahkan “sebagian besar pernikahan masyarakat kami tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki buku nikah” ujar camat menegaskan.

Mengakhiri sambutannya beliau menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan  rombongan yang sudah membantu dan sudi hadir meluangkan waktunya dalam acara sidang isbat nikah massal ini, kemudian    membuka secara resmi sidang itsbat nikah massal dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Dan ditutup dengan doa oleh KA. KUA. Kecamatan Kundur.

Setelah rangkaian acara pembukaan  seremonial selesai,  sekitar pukul 10.00 WIB sidang itsbat nikah massal dimulai dengan susunan Majelis Hakim :
1.    Majelis A/B; Drs. H. Usman, SH., MH (KPA Tanjung Balai Karimun)  / Drs. Syafi’i (WKPA Tanjung Balai Karimun)  sebagai Ketua Majelis, Adi Sufriadi, S. HI dan  Erfan Firdaus, S. HI., masing-masing sebagai Anggota Majelis dengan dibantu 2 (dua) orang Panitera Sidang Mukti Ali, S. Ag., MH dan Izar, A. Md., SH menyidangkan  17 perkara.
2.    Majelis C1: Awaluddin Nurimawan, S. Ag H., sebagai Ketua Majelis, Ardlin, SH dan Yustini Razak, S. HI/Hj. Ela Faiqoh, S. Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis dengan dibantu 2 (dua) orang Panitera Sidang  Zulimar, BA., dan Alfi Husni, S. Ag menyidangkan  18 perkara.
3.    Majelis C2: Drs. Ahd. Syarwani  sebagai Ketua Majelis, Nuzul Lubis, S. HI., MA dan  Sarifuddin, S. HI., masing-masing sebagai Anggota Majelis dengan dibantu 2 (dua) orang Panitera Sidang H. Mahmud Syahroni, SH dan Zetti Aqmy, S. Ag menyidangkan  18 perkara.

Persidangan hari itu berjalan dengan lancar dan tertib, pihak-pihak yang berperkara sangat antusias mengikuti persidangan,  pasangan yang tertua dalam itsbat nikah berumur 79 tahun dan pasangan yang termuda berumur 25 tahun.  

Tepat pukul 17.30 WIB sidang berakhir, dengan mengabulkan 46  perkara dan menolak 3 perkara karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syara’ yang berkaitan, 4 perkara ditunda karena  para Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Dengan selesainya seluruh rangkaian acara sidang itsbat nikah massal ini, bukan berarti tugas Majelis telah selesai karena  masih mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan berita acara persidangan (BAP) dan membuat penetapan perkara yang telah diputus, sehingga dapat menyerahkan salinan penetapan tersebut kepada pihak yang berperkara dalam waktu secepatnya, dengan keihklasan dan tanggung jawab demi terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat luas…sampai ketemu kembali  pada sidang itsbat nikah putaran ke II..

( By. Mukti Ali )

{jcomments on}