Gb. Pembukaan temu wicara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya

Pekanbaru -  Terpilihnya ketua dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Juni 2012 menandai dimulainya masa peralihan otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Sida Karya selaku Direktur Hukum Bank Indonesia, mengawali kata sambutannya dalam acara temu wicara tentang ketentuan di bidang perbankan kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Bank Indonesia (BI), selain juga menyinggung isu-isu aktual lainnya di bidang perbankan.

Kegiatan itu berlangsung sejak 26 - 27 September di salah satu hotel di pekanbaru dibuka oleh Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Hj. Sumarni, S.H., M.H, didampingi Kepala Perwakilan BI Propinsi Riau, Pimpinan Departemen Hukum BI, KPT Pekanbaru dan KPTA Pekanbaru serta dihadiri oleh 30 peserta dari perwakilan Hakim pengadilan tingkat pertama di empat lingkungan peradilan dalam wilayah  hukum PT Pekanbaru, PTA Pekanbaru, PTUN Pekanbaru dan Dilmil Padang. Masing-masing yaitu 22 orang Hakim dari pengadilan negeri, 4 orang Hakim dari pengadilan agama, 4 orang Hakim dari PTUN dan 1 orang Hakim Militer dari Dilmil I-03 Padang. Mewakili pengadilan agama dalam lingkungan PTA Pekanbaru adalah PA Pekanbaru, PA Pangkalan Kerinci dan PA Ujung Tanjung.

Gb. Peserta dari Pengadilan Agama, yaitu PA Pangkalan Kerinci, PA Pekanbaru dan PA Ujung Tanjung

Dalam sambutannya Hj. Sumarni menyampaikan bahwa kerja sama antara Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dengan BI telah berlangsung selama 12 tahun. Acara ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan SDM Hakim dalam bidang hukum perbankan yang terus berkembang. OJK adalah salah satu isu aktual yang menandai perkembangan perbankan di Indonesia, khususnya terkait dengan pengawasan perbankan yang harus diketahui oleh para Hakim.

Acara temu wicara ini juga dimaksudkan untuk berbagi informasi sekaligus menyamakan persepsi terhadap aspek-aspek hukum perbankan. Karena tidak jarang Hakim menemui banyak kesulitan dalam menangani kasus-kasus sengketa perbankan maupun kejahatan perbankan secara umum.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut membahas tentang ketentuan-ketentuan di bidang perbankan dengan materi sebagai berikut :

 

1. Kedudukan Bank Indonesia dan Produk Hukumnya Dalam Konstitusi RI Pasca Amandemen UUD 1945 oleh Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman, SH, MH
2. UU BI, UU Perbankan dan Current Issues Perbankan oleh DHk dan DPSK BI
3. Perbankan Syariah oleh Dept. Perbankan Syariah BI
4. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Dept. Pengaturan dan Penelitian Perbankan BI
5. Tindak Pidana Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Dept. Akunting dan Sistem Pembayaran BI
6. Fit & Proper Test oleh Dept. Perijinan dan Informasi Perbankan BI
7. Kapita Selekta yang berisi Tanya jawab dan audiensi antara peserta dengan seluruh narasumber dari BI
 

Gb. Para narasumber dari Bank Indonesia dalam acara kapita selekta

Perkembangan perbankan syariah dewasa ini juga menjadi bahasan hangat yang disampaikan langsung oleh Bambang Kiswono, S.H., LL.M selaku perwakilan Direktorat Perbankan Syariah BI. Ia menyampaikan bahwa sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui peradilan agama maupun peradilan umum. Meskipun peradilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesuai Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, namun di sisi lain penjelasan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah membuka ruang bagi para pihak untuk membawa sengketa perbankan syariah ke peradilan umum sesuai dengan isi akad yang mereka buat.

Adanya dualisme forum penyelesaian sengketa tersebut oleh Bambang Kiswono bukan merupakan persoalan hukum yang harus terus dipertentangkan, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 UU perbankan syariah dan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Gb. Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H, M.H sedang menyampaikan materi

Antusiasme peserta nampak ketika materi disampaikan oleh narasumber dengan semangat mengajukan berbagai pertanyaan, bahkan yang tidak berhubungan dengan perbankan sekalipun. Hal itu terlihat ketika Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman, SH, MH yang juga mantan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI menyampaikan materi tentang Kedudukan Bank Indonesia dan Produk Hukumnya Dalam Konstitusi RI Pasca Amandemen UUD 1945, banyak peserta yang bertanya tentang perkara konstitusi, sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) hingga status anak luar nikah. Anwar Usman menyampaikan rasa bangganya terhadap antusiasme peserta, sekaligus ucapan terima kasih karena mendapat sambutan luar biasa. Sambil berseloroh ia menyampaikan, “dahulu saya yang melayani, karena waktu itu dalam posisi sebagai kepala badan, sekarang saya yang dilayani”. “semoga kerjasama dengan BI yang saya rintis ini terus berlangsung, karena penting untuk menambah pengetahuan Hakim”, pintanya.

Rangkaian acara temu wicara akhirnya ditutup oleh Dr. Nomi HT. Siahaan, S.H, M.H selaku KPT Pekanbaru. Di akhir sambutannya Nomi HT. Siahaan menyampaikan harapan agar kerjasama antara Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dengan BI dapat terus berlangsung. Termasuk menambah jumlah peserta pada temu wicara di masa mendatang yang rencananya akan dilangsungkan di Surabaya. (Imdad/PA Pangkalan Kerinci-Riau).

{jcomments on}