Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Perundangan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Kegiatan itu akan dilaksanakan di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

Kegiatan itu sendiri dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Camat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinnang dan diikuti oleh sekitar 50 orang peserta. Peserta kegiatan terdiri dari unsur Aparat Kelurahan/Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ketua RW, Ketua RT serta ibu-ibu kader pembangunan (Posyandu, BKB, wirid/pengajian) dll.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Privinsi Kepulauan Riau, Dra. Pudji Astuti, MT., sedang membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Prempuan dan Anak, di Kota Tanjungpinang, hari Kamis Tanggal 4 Oktober 2012.

Dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang, Drs. Nur Mujib, MH., bertindak sebagai salah satu narasumber, menyampaikan materi dengan topik : “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Perundang-undangan Perkawinan dan Hukum Islam”.

Dalam paparannya, Drs. Nur Nujib, MH., antara lain menyampaikan : “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Ketua PA Tanjungpinang sedang menyampaikan makalahnya pada acara Badan Pemberdayaan Perempuan, Kamis tanggal 4 Oktober 2012.

Islam sebagaimana akar katanya “salima” berarti damai dan sejahtera, pada intinya mengajarkan pada pemeluknya untuk berlaku lemah lembut dan penuh kasih sayang, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada mahluk yang lain, sehingga timbul kehidupan damai dan harmonis dimuka bumi ini.

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dalam pasal 33 menyatakan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kalau suami isteri saling melakukan KDRT antara satu dengan lainnya berarti sendi utama pernikahannya telah hancur. Karena suami isteri wajib saling mencinta, saling menghormat, dengan KDRT berarti rasa cinta, rasa hormat antara satu dengan lainnya sudah tidak ada lagi dan itu merupakan sendi yang terpenting dalam membangun pernikahan.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

a.    Kekerasan fisik. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
b.    Kekerasan psikis. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat .
c.    Kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual  dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial  dan/atau tujuan tertentu.
d.    Penelantaran rumah tangga, yaitu : Melalaikan kewajiban hukum/perjanjian dalam hal penghidupan, perawatan atau pemeliharaan dan Larangan untuk bekerja yang menyebabkan ketergantungan ekonomi.

Demikian antara lain hal yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang. Wallahu a’lam bisshawab.

{jcomments on}