KPA.BENGKALIS HADIRI RAPAT TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DIKANTOR IMIGRASI BENGKALIS

Gambar: KPA.Bengkalis Drs,Faizal Kamil ,SH.,MH (berdiri) saat memberikan pembekalan tentang perkawinan WNA dengan WNI diwilayah Kabupaten Bengkalis

Bengkalis||pa-bengkalis.go.id

KPA.Bengkalis pada hari senin tanggal 01/11/2012 diundang oleh kepala kantor Imigrasi Bengkalis Drs.Masbudi Prayitno,MM untuk menghadiri rapat diaula kantor Imigrasi tersebut dengan agenda Penanganan Imigrasi gelap di Indonesia, Sudut Pandang Keimigrasian”

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara (pasal 1 angka (1) UU.Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian).

Bengkalis adalah Kabupaten yang tersinggung langsung dengan perbatasan luar negeri, terutama Melaka (Malaysia) sangat rentan dengan kehadiran Imigran gelap (illegal migrant). Dari data keimigrasian sulity ditaksir data-datanya, namun ketika timbul permasalahan maka kantor Imigrasi perlu mengajak kerja sama dengan pihak Kementrian Agama,Dinas Dukcapil,bea & cukai, Pengadilan Agama, Camat, dan Kepala Desa, Hadir dalam acara tersebut dari beberapa unsur terkait, khusus bagi lembaga Peradilan Agama, PA.Bengkalis memiliki kompetensi absolut terkait dengan Perkawinan campur WNI dengan WNA, manakala terjadi Perceraian maka berakibat hukum terhadap perlindungan anak hasil kawin campur antar bangsa, harta bersama atau harta waris antara WNI dengan WNA.

Dari hasil rapat dimaksud, terdapat solusi berupa MOUatau nota kesepahaman yang tujuan nya diterapkan kerja sama antara lain:

 

- Dinas dukcapil dan Camat/ Kades melalui penertiban pembuatan Akta Kelahiran dan KTP.
- Kemenag melalui KUA Kecamatan proses Perkawinan dengan selektif dan kehati-hatian.
- Kantor Bea & Cukai masalah penyeludupan barang maupun Narkotik. 
- Pengadilan Agama Bengkalis proses Perceraian WNI dengan WNA dengan segala akibat hukumnya.
 

Akhir rapat disimpulkan secara holistik dalam menangani masalah imigran gelap diperlukan koordinasi lintas sektoral seperti dengan Pengadilan Agama, KUA, Dukcapil dll, dan sosialisai masyarakat perbatasan seperti Kab.Bengkalis diDesa Selat Baru dan Bukit Batu tentang orang asing yang dicurigai untuk melapor ke Pemda atau Polisi.***( Tim Redaksi)

{jcomments on}