Ujung Tanjung -24/07/2026, Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), jajaran aparatur Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas IB mengikuti agenda Sosialisasi Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (SK Sekma) Nomor 6093/SEK/SK.PL1.2.2/VI/2026. Kegiatan ini membahas secara mendalam mengenai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan secara Zoom ini diikuti dengan saksama oleh jajaran kesekretariatan di Ruang Media Center Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Turut hadir dalam agenda penting ini antara lain  Sekretaris Pengadilan Agama Ujung Tanjung,MULYANA LANNIARI, S.Ag dan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan,. ARDISON, S.E., beserta  Teknisi Sarana dan Prasarana, RIZKA AULIA HARDI, S.T.

 selaku Kuasa Pengguna Barang, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta jajaran Bendahara dan Operator BMN yang memiliki peran sentral dalam penatausahaan aset negara di lingkungan satuan kerja.

Fokus utama dari sosialisasi SK Sekma terbaru ini adalah penyesuaian regulasi terkait pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan BMN yang lebih efektif dan efisien. Penentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) menjadi instrumen krusial bagi Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa setiap pengadaan aset negara memiliki justifikasi yang kuat, sesuai dengan kebutuhan riil operasional peradilan, serta mencegah terjadinya pemborosan anggaran belanja negara.

Dalam pemaparannya, narasumber dari Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI menekankan bahwa kepatuhan terhadap SBSK merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel. Aturan tata kelola yang tertuang dalam SK Sekma Nomor 6093/SEK/SK.PL1.2.2/VI/2026 ini diinstruksikan untuk segera diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja dalam siklus penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) mendatang.