UJUNGTANJUNG —08/09/2026, Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas IB terus memperkuat komitmen integritas dan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini tercermin dari kegiatan briefing rutin Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Kepegawaian Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas IB, Pardikas, S.H., bertempat di area PTSP Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas IB.

Kegiatan briefing yang diikuti oleh seluruh petugas layanan PTSP, satuan pengamanan, serta petugas meja informasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja harian sekaligus menyelaraskan langkah strategis dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam arahannya, Pardikas, S.H. menegaskan bahwa garda terdepan sebuah lembaga peradilan berada di tangan para petugas layanan. Oleh karena itu, konsistensi dalam menerapkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) serta prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) harus senantiasa diutamakan dalam menyambut masyarakat.

"PTSP adalah wajah utama Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas IB. Setiap aparatur yang bertugas di lini depan harus menjunjung tinggi profesionalisme, memberikan kepastian informasi, serta memastikan tidak ada celah bagi praktik-praktik yang melanggar integritas," tegas Pardikas di hadapan para peserta briefing.

Selain penekanan pada aspek kedisiplinan dan budaya kerja, arahan tersebut juga menyoroti pentingnya penanganan pengaduan yang responsif serta pemanfaatan inovasi berbasis teknologi untuk memudahkan proses administrasi perkara bagi para pihak yang berpekara. Evaluasi singkat turut dilakukan guna mengidentifikasi kendala teknis di lapangan agar dapat segera diselesaikan secara kolaboratif.

Kegiatan pembinaan pagi ini ditutup dengan pengucapan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia serta yel-yel integritas bersama. Melalui pelaksanaan briefing berkala ini, Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas IB optimis dapat terus mempertahankan standar pelayanan berstandar Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).