pa-bangkinang.go.id

Pekanbaru, Rabu, 28 Oktober 2026 – Ketua Pengadilan Agama (PA) Bangkinang, Dr. Padmilah, S.H.I., M.H., bersama Wakil Ketua, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.Si., mengikuti kegiatan Workshop Manajemen Penanganan Perkara di Pengadilan dalam Perspektif Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang bertempat di Hotel Grand Zuri Pekanbaru.

Dalam kegiatan tersebut, salah satu materi yang dibahas adalah “Integritas dan Profesionalitas dalam Penanganan Perkara” yang disampaikan oleh Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. Materi ini menyoroti pentingnya integritas dan profesionalitas sebagai landasan utama bagi hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan kehakiman.

Integritas merupakan prinsip mendasar yang harus melekat pada setiap hakim, terutama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sementara itu, profesionalitas menuntut hakim untuk menjalankan tugas berdasarkan kompetensi, ketentuan hukum, serta prinsip independensi dan objektivitas.

Dalam setiap tahapan penanganan perkara, hakim harus mampu menjaga sikap dan perilaku, menghindari konflik kepentingan, serta tidak terpengaruh oleh tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Pembahasan ini juga berkaitan erat dengan penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang menjadi pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun berperilaku di tengah masyarakat.

Keikutsertaan Ketua dan Wakil Ketua PA Bangkinang dalam workshop ini merupakan bagian dari upaya memperkuat wawasan dan komitmen terhadap pelaksanaan tugas peradilan yang berintegritas. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas manajemen penanganan perkara serta pembinaan profesionalisme aparatur.

Melalui kegiatan ini, PA Bangkinang terus berkomitmen membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab, demi terwujudnya pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, serta memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan."Tolak Suap Tolak Gratifikasi"(ITK/TimITPABkn)