Pelayanan adalah orang yang bekerja untuk melayani kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan pemberian yang wujudnya dapat berupa layanan dan jasa, Pelayanan bagi Peradilan adalah merupakan langkah awal untuk memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan, layanan yang menyenangkan, tentu layanan dimulai dengan senyuman, tersenyumlah ketika bertemu dengan saudara kalian dan itu termasuk ibadah (H. Riwayat Ad-Dailamy), kemudian dengan ucapan salam, Sapa, dan sopan santun, ketika kita telah memberikan layanan kepada masyarakat dengan mudah, maka masyarakat pencari keadilan sebagai pengguna jasa akan merasa senang dan merasa bahagia dan yang keluar dari mulutnya kata indah dan terima kasih.

Oleh karenanya Mahkamah Agung Repuplik Indonesia dan jajaran Pengadilan dibawahnya, sentiasa selalu berupaya menata, meningkatkan dan menyederhanakan pelayanan Publik, pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui PTSP ini Mahkamah Agung Republik Indonesia ingin memberikan pelayanan prima pelayanan yang menyenangkan.

Pelayan Terpadu satu pintu ini sebagai salah satu upaya lempaga Mahkamah Agung RI, dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar yang dapat terjadi diberbagai lembaga Peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat Keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berintegrasi dengan pihak pengadilan di bagian depan (front liner) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih,  yang dapat menjurus kepada hal-hal yang bersipat koruptif.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan, bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahab awal sampai dengan tahab penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama melalui satu pintu.

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu pintu ini sangat diperlukan komitmen oleh seluruh pimpinan dan aparatur Pengadilan, dengan komitmen penuh untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan benar dengan selalu mengidentifikasi segala kebutuhan dan harapan para pencari keadilan sekaligus memenuhinya.

Setelah ditetapkan dan diterapkan Pembangunan dan Integritas untuk Pengadilan di Indonesia oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, Nipotisme, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berusaha Mewujudkan cita-cita yang mulia dan luhur ini, dengan mengimplementasikan Pelayanan terpadu satu pintu ini dengan sebaik-baiknya dan itu harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar dalam mewujukan

  1. Mewujudkan proses Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
  2. Memberikan pelayanan Administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan.

 

Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama