Oleh Khoiriyah Roihan.S.Ag., M.H.

(Ketua Pengadilan Agama Bengkalis)

  1. PENDAHULUAN

Problematika eksekusi di Pengadilan Agama selalu menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan, karena ada ungkapan “putusan sebagai mahkota hakim, sedangkan eksekusi adalah mahkota pengadilan”. Putusan hanya akan merupakan kumpulan kertas yang tidak bermakna apa-apa, apabila putusan tersebut tidak dapat dieksekusi dan keadilan yang diperjuangan para pihak yang berperkara tidak akan tercapai. Sehingga kalau ada ungkapan“justice delayed justice denied” (Terlambat memberikan keadilan adalah bentuk lain ketidakadilan),  tidak salah juga kalau dikatakan “execution delay justice denied’(terlambat mengeksekusi adalah bentuk lain ketidakadilan).

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun mnasyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terk:ait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.[1] Ciri undang-undang mengenai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat diantaranya :

[1] Penjelasan atas UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

selengkapnya, klik disini